TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak mencurigai pemerintah telah mengeruk keuntungan banyak dari tanah Papua. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, memastikan hal tersebut tidak benar adanya. Yang terjadi, kata JK, justru sebaliknya, negara memberikan banyak subsidi.

Kepada wartawan usai penandatanganan MoU antara Tentara Nasional Indonesia dan Palang Merah Indonesia (PMI), di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014), JK membocorkan bahwa pertahunnya pendapatan dari tanah Papua mencapai Rp 18 triliun, namun kini jumlah tersebut menurun.

Pertahunnya Papua mendapat anggaran Rp 35 triliun, artinya pemerintah juga mengeluarkan uang Rp 17 triliun. "Pikiran orang seakan-akan pemerintah mengambil kekayaan Papua, itu ingin saya sampaikan, pemerintah mensubsidi tujuh belas triliun," katanya.

Ia akui hargai-hagra di Papua lebih mahal dari wilayah Indonesia Barat. Pemerintah berencana meningkatkan produktifitas di Papua, dan menurunkan tingkat konsumsinya. Kebijakan tersebut kadang-kadang menjadi masalah.

Ia juga mengakui kerap kali aparat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal aparat hanya menjalankan tugas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun jika aparat tertembak, tidak ada yang menuding pelaku melanggar HAM.

"Kalau ada rakyat kena tembakan selalu dianggap melangggar HAM, tapi kalau TNI - Polri (yang ditembak) tidak melaggar HAM, itu melanggar HAM juga itu, sama-sama lah," jelasnya.