Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua perusahaan pasti ingin tahu apa yang akan dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk Indonesia. Wakil Presiden yang akrab disapa JK itu mengaku akan memaksimalkan instrumen anggaran dan kebijakan untuk peningkatan ekonomi Indonesia.

JK dalam pemaparannya di depan sejumlah pimpinan perusahaan yang tergabung dalam United State-ASEAN Business Council di kantornya, Kamis (11/12/2014), mengakui Indonesia sudah bertahun-tahun tak memiliki anggaran pembangunan memadai.

Ia menambahkan, untuk meralisasikan anggaran pembangunan ke depan memadai, pemerintah mengambil kebijakan tidak populis yakni pengurangan subsidi sehingga harga bahan bakar minya naik. "Sekitar 150 juta dolar Amerika dihemat dari kebijakan itu," tutur JK.

JK yakin kebijakan tidak populis yang diambil pemerintah dengan cepat disadari oleh rakyat untuk tujuan lebih baik ke depannya. "Sehingga dalam waktu dua minggu orang akan lupa (dampak naiknya harga BBM bersubsidi, red)," imbuh JK.

Anggaran pembangunan juga diambil dari penghematan anggaran rutin. Misalnya, larangan rapat di hotel. Meski berdampak pada rendahnya okupansi hotel, namun kebijakan  penghematan anggaran untuk pembangunan harus diambil pemerintah.

"Paling-paling satu tahun, setelahnya karena pertumbuhan ekonomi dan perbaikan infrastruktur, hotel-hotel akan ramai lagi, meningkat," ujarnya.

Uang yang didapat pemerintah dari pengurangan subsidi dan penghematan belanja rutin, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan hingga pembangkit listrik.

"Untuk proyek pembangunan yang menguntungkan secara komersial akan kita tawarkan ke swasta. Sedangkan untuk proyek yang penting tapi tidak menguntungkan akan digarap sendiri oleh pemerintah," terangnya.

Proyek yang akan dilempar ke swasta adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik. Indonesia butuh pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu mega watt. Ia memprediksi nilai proyek ini mencapai 40 juta dolar Amerika, dan pemenang tendernya akan ditentukan PLN.

"PLN akan memberi kejelasan sekitar satu bulan. Kalau belum ada kejelasan setelah satu bulan, anda bisa lapor ke saya," jelasnya.

Tidak hanya soal proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, pemerintah Jokowi-JK berkomitmen memangkas birokrasi, sehingga keputusan-keputusan dapat diambil dengan cepat. JK menyadari banyak kalangan pengusa mengeluh dengan pelayanan birokrasi yang panjang dan lamban.

Ia memastikan Pemerintah berencana memindahkan industri yang berbasis labour capital ke luar Jakarta. Lokasi yang ideal untuk  labour capital seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi. JK menjamin pemerintah akan membangun infrastruktur mempermudah jalur transportasi dari pusat industri.