TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Pertahanan Partai Gerindra Muhammad Harris Indra meminta masyarakat kritis jika ada kebijakan Jokowi dan menteri kabinetnya yang gagal.

Demikian disampaikan Harris Indra saat diskusi Perhimpunan Mahasiswa Jakarta "Sistem Presidensial Dan Realitas Politik Pasca Pilpres 2014" di Hotel Menteng, Jakarta, kamis (18/12/2014).

"Kita tagih terus janjinya. Kalau terus dibiarkan Jokowi bisa jadi diktator. Jangan sampai jadikan Jokowi dan kabinetnya menjadi sosok yang tidak bisa dikritisi," kata Harris yang mengaku mendukung Jokowi di pilpres 2014 lalu itu.

Menurut Harris, salah satu memiliki urgensi tinggi untuk dievaluasi Jokowi adalah pola komunikasi sesama kementerian. Kata Harris, kementerian jangan dijadikan raja-raja kecil. Contoh yang paling mencolok adalah soal perbedaan pernyataan menteri Jokowi soal tiga kartu sakti Jokowi.

"Banyak menteri yang bilang dana kartu jokowi itu dari CSR, ada yang bilang dari APBN, ada yang bilang dari BPJS. Statement Mensesneg Pratikno yang bilang dana CSR seperti kan pantas dievaluasi," kata Harris.

Ditambah lagi akhir-akhir ini kebijakan menteri BUMN Rini Mariani Soemarno yang ingin menjual aset negara berupa gedung kementerian BUMN.

"Sangat disayangkan kalau ada di ring satu istana, jalan merdeka barat yang katanya mau jadi jalan Sukarno itu ada milik swasta. Cukup Indosat saja di medan merdeka selatan yang miliki swasta. Hal seperti ini, harus cepat dievaluasi oleh Jokowi," kata Harris.