TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Janji Presiden Joko Widodo soal revolusi mental diminta diterapkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno. Hal itu agar tak suka menjual aset negara.

Demikian disampaikan Ketua DPP Bidang Pertahanan Gerindra Muhammad Harris Indra saat diskusi Perhimpunan Mahasiswa Jakarta "Sistem Presidensial Dan Realitas Politik Pasca Pilpres 2014" di Hotel Menteng, Jakarta, kamis (18/12/2014).

"Kita harus menolaknya. Kok negara kaya dijadikan butuh uang banget. Aset negara harus dipelihara. Kalau alasan efisiensi di sewa masih masuk akal. Tabiat menjual di tahun 2001 jangan dibawa di 2014. Harus direvolusi mental," kata Harris.

Pemikiran Rini, kata Harris, harus segera diubah. Sebab, menurut sejarahnya, gedung BUMN itu adalah milik Indonesia yang dulu juga diberikan kepada BUMN agar tidak dimiliki swasta. Kalau Rini tiba-tiba mau menjual dan akhirnya menjadi milik swasta, posisi Rini seharusnya dievaluasi.

"Cukup jalan medan merdeka selatan saja yang milik swasta yakni indosat. Masa sekarang medan merdeka barat yang merupakan ring 1 istana ada gedung milik swasta. Tabiat Rini harus dievaluasi," kata Harris.

Menurut Harris, jika pola pikir main jual aset seperti yang dilakukan Rini, anak SD juga bisa. Seharusnya lanjut dia, Rini yang merupakan lulusan luar negeri itu tahu bagaimana mengambil kebijakan.