TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Garda Pemuda NasDem Martin Manurung mengatakan perkembangan ekonomi Indonesia pasca-kenaikan harga BBM membuat pemerintah harus mengubah pola tuntutan upah dari para buruh.

Dirinya melihat pemerintah masih terfokus dalam sisi penerimaan (upah) buruh tapi belum ada langkah konkrit menekan sisi pengeluaran buruh seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi dan lain-lain.

"Saya mengusulkan pemerintahan baru ini tidak terus menerus terjebak di perdebatan penerimaan (Upah) semata.

Tapi lebih jauh dalam hal ini, Kemenakertrans memiliki pendekatan baru harus bisa menekan pengeluaran buruh baik dari sisi biaya hidup, kesejahteraan dan kesehatan maupun pendidikan," kata Martin dalam diskusi dengan tema 'Pengaruh kenaikkan BBM dan kenaikan upah Minimum Pekerja Untuk Kesejahteraan Rakyat', di Auditorium DPP NasDem, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Lebih lanjut dirinya memberi contoh soal bagaimana negara berusaha untuk membuat biaya kesehatan buruh itu rendah. Lalu pendidikan bagi anak-anak buruh harus  rendah, perumahan harus lebih murah.

"Sejauh mana pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans efektif menekan pengeluaran buruh, bagaimana soal kesejahteraannya, soal kesehatannya, biaya pendidikan," katanya.

Dirinya berharap, dengan demikian pemenuhan tuntutan upah layak dan hidup layak bagi buruh dapat terpenuhi. Pasalnya, kebutuhan hidup layak ini merupakan kebutuhan hidup dasar manusia.