Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis agraria Eva Bande mengungkapkan, konflik pertanahan timbul karena ada ketimpangan penggunaan lahan antara petani dengan perusahaan. Sementara bupati memicu ketimpangan tersebut karena seenaknya mengeluarkan izin.

"Paling brengseknya lagi bupati-bupati bisa keluarkan izin usaha. Bahkan liciknya HGU (hak guna usaha) perkebunan kelapa sawit dipecah-pecah. Jadi enggak usah izin ke kementerian tapi cukup bupati," kata Eva di Cikini, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya permainan kotor antara kepala daerah dengan pengusaha. Izin yang diberikan bupati mendapat timbal balik berupa pembiayaan kampanye bupati untuk ikut dalam Pilkada selanjutnya.

"Di daerah juga perusahaan-perusahaan itu membiayai pilkada. Jadi mereka bisa memastikan kedudukannya tetap aman," ujarnya. Efeknya, banyak petani kehilangan lahannya dan terpaksa harus menyewa lahan garapan.

"Saat ini kalau dicek, rata-rata petani menyewa karena hutan lahan ribuan hektar dikuasai perusahaan industri," tuturnya.

Eva yang baru saja mendapatkan grasi mengaku telah menceritakan semua yang terjadi kepada Presiden Jokowi. Eva meminta kepadanya untuk mengambil langkah konkret terkait permasalahan agraria apapun resikonya.

"Saya bilang ke presiden apabila mengambil langkah konkrit, hanya dua konsekuensinya. Dimusuhi pengusaha dan dibela dan disayangi rakyat," katanya.