Din: Cara Pemerintah Tangani Konflik Golkar dan PPP Tidak Adil
Din Syamsuddin meminta pemerintah bersikap dan berlaku adil terhadap persoalan partai politik.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta pemerintah bersikap dan berlaku adil terhadap persoalan partai politik. Pemerintah diminta tidak melakukan intervensi permasalahan partai politik.
"Jangan coba-coba mengintervensi, sekali pemerintah mengintervensi parpol-parpol, ini akan terjadi kekacauan," kata Din di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Pasalnya, intervensi pemerintah tidak hanya mengacaukan parpol tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi melibatkan masa anggota partai politik di arus bawah. Ia pun melihat cara pemerintah menangani masalah partai politik yakni PPP dan Golkar terkesan tidak adil.
"Mungkin saya salah. itu tidak fair. tidak berkeadilan dan cenderung semacam menimbulkan bom waktu bagi partai-partai itu. Nah ini saya minta jangan diteruskan terutama pada partai-partai lain," ujarnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menegaskan urusan internal harus diserahkan kepada partai politik itu sendiri. Sama seperti persoalan organisasi masyarakat.
"Sangat berbahaya jika negara, pemerintah ikut mengintervensi. Saya berharap partai-partai lain jangan terjadi konflik. Kita berharap dua partai lama partai besar Golkar dan PPP ini dapat menyelesaikan masalah, rekonsiliasi atau islah dalam bahasa agama," katanya.
