TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu petinggi DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta  Ace Hasan Syadzily memastikan, kehendak untuk keluar dari KMP itu merupakan aspirasi dan keinginan atau hasil dari Munas IX Partai Golkar di Jakarta.

Kemudian, sikap kritisisme dan peran penyeimbang DPR RI tak harus terkotak-kotak dalam koalisi-koalisian. Sikap kritisisme dan penyeimbang itu peran dan fungsi yang sesungguhnya dari parlemen.  Pernyataan Ace sekaligus menjawab argumen politisi Golkar, dari kubu Munas Bali, Bambang Seosatyo.

"Secara tegas juga kami mendesak agar koalisi-koalisi itu dibubarkan saja. Kita bisa bersikap obyektif dan proporsional dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Dan apa yang salah dengan keinginan para kader Partai Golkar yang ingin mendukung mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang menjadi Wakil Presiden RI," Ace menegaskan.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengatakan, belum ada perubahan posisi dalam proses perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Menurut Bambang, keduanya sepakat akan melanjutkan perundingan pekan depan.

"Namun pagi-pagi harus diingatkan, bahwa tidak mungkin memaksa Golkar keluar dari KMP. Sebab, negara ini butuh partai penyeimbang yang kuat dan kritis agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara seperti kasus BLBI dan Skandal Century pada dua pemerintahan sebelumnya," kata Bambang.

Bambang juga menuturkan, kalau ada pihak atau kelompok yang ingin memaksa Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan, maka patut dipertanyakan motifnya. Pertama, bisa jadi dimaksudkan agar konspirasi kejahatan mereka pada rakyat dan negara terlindungi karena tidak ada parpol kuat yang kritis.

"Kedua, bisa jadi ada oknum Golkar yang masih bermimpi jadi menteri dan berharap ada reshuffle kabinet. Sehingga ngotot memaksakan kehendak agar Golkar kembali menjadi hamba kekuasaan, demi kepentingan pribadi-pribadi namun mengatasnamakan kepentingan partai," tuturnya.