Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bocornya data seleksi Dirjen Pajak yang diangkat beberapa media, yang mengindikasikan adanya ketidakobjektifan Panitia Seleksi (Pansel) calon Dirjen Pajak.

"Kok seperti itu ya? Ini sangat keterlaluan. Pemerintah harus segera meninjau ulang sistem seleksi yang sekarang dan kalau perlu segera mengadakan seleksi lagi dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel," kata kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Jumat (2/1/2015) kemarin.

Menurutnya, jangan sampai masyarakat menertawakan pemerintah lantaran 'bermain' di belakang.

"Pansel itu harus fair kalau seseorang nilainya bagus, ya itu yang harus diloloskan," katanya.

"Menteri Keuangan dan Pemerintah harus merilis segera hasil penilaian 11 calon dirjen pajak segera, agar masyarakat dan publik tahu hasil penilaian kompetensi, kepribadian, assesment, integritas dan tes kesehatan. Bila perlu nanti DPR akan minta ke Menteri Keuangan," tambahnya.

Sementara itu, koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi juga mengungkapkan, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja pansel, bahkan sampai ke Menteri Keuangan untuk mengetahui mengapa kecurangan ini sampai terjadi.

"Jika itu tak segera dilakukan maka cap dari beberapa kalangan bahwa pemerintahan sekarang adalah pelanjut dari rezim pencitraan memang ternyata benar adanya," kata Ucok.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Projo menjelaskan alasan empat peserta lain yang tidak lulus tahapan selanjutnya. Menurutnya, calon Dirjen Pajak tak lolos karena hasilnya tidak memenuhi batas skor minimum yang ditentukan.

Di antaranya aspek kepribadian menjadi indikator penilaian secara komperensif oleh pansel, penilaian itu meliputi kompetensi, kepribadian, assesment, integritas dan tes kesehatan. Keempatnya tidak memenuhi penilaian akhir. Menurut Bambang calon yang tujuh orang sudah baik memiliki kualitas dan integritas yang baik.