TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan 2009-2014 Zulkifli Hasan membantah menyetujui rencana perubahan alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau yang diajukan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau, Gulat Manurung.

Zulkifli pun membantah bahwa centang yang diberikannya pada berkas tersebut bukan artinya setuju.

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, hari ini, Zulkifli mengatakan berkas tersebut harus dipelajari. Untuk itu, centang tersebut diberikan untuk disposisi mendapatkan saran dan pertimbangan dari direktur terkait.

"Saya lihat ini karena saya baca di koran centang mencentang saya dianggap setuju. Ini nggak betul yang mulia, surat memang saya sampaikan. Saya lihat karena saya harus pelajari yang mulia. Saya kasih disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan saya minta saran dan pertimbangan. Tetapi Yang Mulia sampai hari H saran dan pertimbangan tidak saya terima dari direktur terkait," kata Zulkifli di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Disposisi tersebut, kata Zulkifli, tidak sama sekali mendapat tanggapan. Menurut dia ada kemungkinan tidak mendapat saran dan pertimbangan. Pertama, izin tersebut ditolak atau tidak memenuhi syarat.

Sekedar informasi, nama Zulkifli disebut dalam dakwaan terdakwa Gulat Manurung. Dalam dakwaan tersebut, Gulat disebut memberikan centang mengenai izin pertambahan perluasan hutan menjadi kawasan bukan hutan di Provinsi Riau.

Zulkifli yang kini menjabat Ketua MPR RI itu disebut memberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas kurang lebih 1.638.249 hektare, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 717.543 hektare dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 11.552 hektar di Provinsi Riau.