Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah dinilai mempermainkan masyarakat dengan menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Setelah sebelumnya menurunkan harga BBM hanya Rp900per liter.

"Ini sama saja dengan tindakan memindahkan beban fiskal yang berat kepada pundak rakyat. Kalau memang benar-benar harga minyak diserahkan ke pasar bebas, harusnya bea produksinya lebih rendah yaitu tidak lebih dari Rp.6000 per liter. Karena minyak dunia saat ini sedang turun," kata Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir melalui pesan singkat, Selasa (6/1/2015).

Ia menilai permainan pemerintah terlihat norak dengan menurunkan harga BBM Tetapi juga menaikkan harga elpiji 12Kg. Harga kenaikan itu sebesar Rp 1500 per KG sehingga harga elpiji 12 KG menjadi Rp160 ribu.

"Seharusnya ongkos atau harga Energi nasional yg menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak boleh dilepas ke pasar bebas. Kebijakan melanggar Pasal 33 UUD 1945. Dan juga keputusan MK yg baru lalu," kata Politisi PAN itu.

Meruginya pemerintah, kata Hafisz, karena Pertamina berpatokan pada harga minyak mentah dari Saudi Arabia. Dengan demikian menjadi tidak adil dalam penentuan harga.

"Quo vadis pemerintahan Jokowi, kami memandang arah kebijakan pemerintah telah jauh bergeser dari isi janji janji pilpres kemarin yang pro rakyat namun kini pro kapitalis bahkan berpotensi menjadi neo liberal," katanya.