TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjalin komunikasi cukup intens dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang izin terbang pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura.

Pertemuan kemarin, Jonan sempat curhat kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahwa proses binsis (business process) penerbangan jauh lebih ribet dibandingkan kereta api. Jonan sebelumnya adalah Direktur Utama PT Kerata Api Indonesia.

"Tadi ada kalimat yang menarik 'Mas aku pikir KAI ruwet ternyata urusan udara lebih ruwet lagi'," ujar Bambang menirukan ucapan Jonan, di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2015) malam.

Walau tidak mengatakan secara jelas maksudnya, namun Bambang mengaku sudah mampu menebak arah pembicaraan Jonan.

"Bayangan saya kemudian ada soal (masalah) mengenai business process-nya. Kemungkinan kajian tentang business process-nya harus dilakukan," kata Bambang.

Terkait keterlibatan KPK, Bambang dan Jonan bersepakat akan ditentukan usai ada hasil investigasi yang dilaporkan inspektur khusus yang dibuat Jonan.

Dari hasil investigasi penerbangan ilegal tersebut, lanjut Bambang, KPK akan mengkaji penyebab terbangnya pesawat yang jatuh di Selat Karimata itu.

Jika hasil investigasi menyatakan penyeleggara yang menyalahgunakan wewenang bukan termasuk objek kajian KPK seperti tertuang dalam Pasal 11 UU KPK, Bambang mengatakan pihaknya tidak akan terlibat.

"Kalau bukan, maka itu pasti tidak ditangani KPK. Kalau memang masuk maka potensial ditangani KPK," tukas Bambang.