TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu target Presiden Joko Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Reinhard Parapat, mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk merealisasikannya.

Di antaranya, menurut Reinhard, pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla harus memperkuat Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Kemaritiman yang masih kurang dan terbatas di beberapa departemen dan kementerian terkait.

"Selain itu, sebagai jalur perdagangan maritim yang strategis serta sumber daya alam di perairan Indonesia nan kaya dan berlimpah, perangkat ASN, Polri dan TNI harus bersinergi merencanakan menangkap kapal asing yang memasuki laut Indonesia secara ilegal," ujar pria yang juga menjabat ketua presidium Koalisi Relawan Jokowi (KRJ) kepada Tribunnews.com, Sabtu (10/1/2014).

Reinhard menambahkan sudah saatnya pemerintahan Jokowi-JK menata industri strategis negara. Sebut saja PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan industri strategis lainnya.

"Jokowi juga mesti menggandeng Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Menko Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan beberapa industri strategis negara di bawah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno dan juga swasta nasional untuk membangun kapal dan pesawat untuk pertahanan modern dan canggih," terang Reinhard.

Menurut Reinhard, tanpa harus mengimpor pesawat udara dan kapal laut militer, Jokowi dapat menginstruksikan membangun industri pertahanan nasional dengan pemenuhan standar tinggi terhadap produk yang dihasilkan.

"Adapun caranya dengan mendorong dan melibatkan perusahaan strategis negara, seperti Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, PT Dok Kodja Bahari dan lainnya serta mengoptimalkan industri strategis negara lain, seperti industri baja, industri permesinan, industri material dasar, industri komponen elektronika, listrik, dan industri sensor sebagai prioritas utama," tutur Reinhard.

Upaya lainnya, imbuh Reinhard, dapat dilakukan dengan penelitian, kerja sama pengembangan dengan negara lain, kerja sama memproduksi industri bersama atau dengan transfer teknologi.

Untuk ke depan, tambahnya, industri strategis pertahanan nasional mesti sanggup memenuhi kebutuhan kepentingan dan kebutuhan produk-produk terbarukan serta canggih untuk kepentingan pertahanan dalam dan luar negeri Indonesia.

"Sebut saja, produk seperti kapal armada, pesawat terbang, torpedo, rudal kendali, senjata api, simulator, juga peralatan elektronik dan komunikasi," kata Reinhard.

Pemerintah pun, menurut Reinhard, sudah mesti menghentikan ketergantungan terhadap produk-produk pertahanan nasional dari vendor-vendor pertahanan asing dan menggantinya dengan produk pertahanan nasional buatan bangsa sendiri.