FITRA: Tidak Bermutu, Bubarkan Kompolnas
Untuk Kompolnas, saya meminta kepada pemerintah untuk dibubarkan saja.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kompolnas dianggap sebagai lembaga yang paling tak bermutu dijadikan referensi pemerintah mengambil kebijakan. Karena itu sudah selayaknya Lembaga tersebut dibubarkan.
Demikian dikatakan Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta Selasa (13/1/2015). Pernyataan tersebut disampaikan Uchok lantaran selama ini Kompolnas menjadi lembaga terdepan dalam membela kelayakan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Untuk Kompolnas, saya meminta kepada pemerintah untuk dibubarkan saja. Ini lembaga tidak bermutu dan paling ngotot untuk membela orang seperti BG (Budi Gunawan), padahal rekam jejaknya jelek tapi dibela mati-matian," kata Uchok kepada wartawan.
Padahal, kata Uchok, selama ini PPATK dan KPK sudah sering memperingatkan Pemerintah soal rekam jejak pejabat negara. Namun pemerintah tetap saja hanya melibatkan Kompolnas dalam penunjukan calon Kapolri.
"Jadi bubarkan saja Kompolnas ini, hanya menghambur hambur uang negara saja," tegas Uchok.
Untuk diketahui, jelang penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi, ternyata terjadi rapat intens antara pemerintah dengan Kompolnas. Hal itu khususnya mengklarifikasi isu rekening gendut Komjen Budi Gunawan. Dalam rapat, Pemerintah diwakilkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto.
Di hadapan Menteri Tedjo, Anggota Kompolnas M. Nasser dan rekan-rekannya memaparkan data dan hasil klarifikasi rekening gendut sejumlah perwira tinggi yang dilakukan Kompolnas selama Juli 2013. Proses itu dilakukan juga terhadap Budi dan Badroddin Haiti ketika mereka masuk dalam bursa calon Kepala Polri pengganti Jenderal Timur Pradopo.
Nasser mengungkapkan kepada Tedjo, bahwa ketika bertemu dengan Kompolnas, Budi mengaku sudah menjalani pemeriksaan internal di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Budi juga menunjukkan surat bukti bahwa dirinya tak terbukti memiliki rekening gendut seperti yang dituduhkan.
Selang dua hari dari rapat itu, atau tepatnya Sabtu (10/1/2015), Presiden Joko Widodo menyerahkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.