Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menemukan masyarakat semakin terjerat dengan kesulitan ekonomi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada bulan November lalu.

Dari hasil reses di dapilnya Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, Khatibul mengatakan, kebijakan penurunan harga BBM pada awal 2015 lalu, nyatanya tidak memberi efek apapun atas kenaikan sejumlah komoditas di pasar

"Harga kebutuhan bahan pokok warga seperti beras, minyak goreng, bawang merah, sayur mayur hingga garam dan produk kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan signifikan di pasar. Keluhan ini dijumpai hampir di semua wilayah khususnya tempat kunjungan reses," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (13/1/2015).

Menurutnya, kenaikan serupa juga terjadi di komoditas bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, kayu dan lainnya. Hampir semua bahan bangunan semuanya mengalami kenaikan harga.

Selain itu, kenaikan harga juga terjadi di jasa transportasi. Belum lagi kebijakan kenaikan harga LPG 12 kilo serta kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kian melengkapi keterdesakan masyarakat desa atas himpitan ekonomi yang terjadi saat ini.

Lebih lanjut dikatakan Khatibul, hasil temuan di lapangan terkonfirmasi tentang tidak efektifnya program KIS, KIP dan KKS. Pemicunya karena menggunakan data pada tahun 2011 atau data empat tahun silam.

"Efek di lapangan, saya jumpai para kepala desan dan perangkat desa kerepotan menghadapi warga yang merasa tidak adil dalam pembagian KIP, KIS dan KKS. Selain itu, banyak yang tidak berhak malah mendapat, dan yang berhak malah tidak dapat," katanya.

Dirinya menilai, persoalan yang terjadi saat ini, tampak Negara tidak hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Seperti kenaikan sejumlah komoditas sembako, bahan bangunan, alat transportasi karena imbas kenaikan BBM, tampak terasa, negara absen, acuh sekaligus cuek terhadap persoalan nyata di tengah masyarakat," katanya.

Lebih lanjut dirinya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada jajarannya baik di pemerintah pusat maupun perangkat-perangkat di daerah untuk segera merespons secara serius atas kenaikan sejumlah komoditas tersebut. Harus ada terobosan nyata untuk menghadapi masalah ini.

"Blusukan Presiden dan para menteri harus diikuti solusi yang konkret di lapangan. Negara harus hadir di tengah masyarakat," tambahnya.