TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Erma S Ranik menjelaskan alasan fraksinya tidak menghadiri fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Erma menuturkan Demokrat bersikap menghormati surat Presiden Joko Widodo mengenai pencalonan Kapolri. Namun,‎ Demokrat juga prihatin dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Alhasil, Demokrat berkoordinasi dengan pimpinan Komisi II DPR agar Presiden Joko Widodo menarik surat dan mengganti calon Kapolri.

"Fraksi memerintahkan pada kami untuk tidak ikut proses. Ini prosedur standar. Kalau sudah jadi tersangka, kita mundur," ujar Erma di Gedung DPR, Jakarta, ‎Rabu (14/1/2015).

Hanya Demokrat yang meminta fit and proper test dihentikan. Demokrat, kata Erma, menghormati KPK dengan tidak mengikuti hasil pleno. "PD ingin memberikan preseden yang baik. PD ingin melindungi Presiden. Kita engga ada masalah dengan Budi Gunawan," ujarnya.

Demokrat, kata Erma, juga meminta Presiden bersikap mengenai pencalonan Kapolri. Pasalnya, saat ini situasi sedang genting. "Pucuk pimpinan tertinggi polisi ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga hukum lainnya," tuturnya.

Ia menuturkan tidak etis pimpinan lembaga hukum berstatus tersangka. Selain itu, ia mengingatkan DPR tidak pernah menolak Kapolri yang diajukan Presiden. "Ini saja kemarin kita perkirakan mulus," imbuhnya.