‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak ada persoalan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy mengatakan tidak ada dualisme kepengurusan PPP.

"‎Setelah kami koordinasi KPU mereka hanya berpegang pada surat keputusan Menkumham. jadi dalam konteks administrasi negara tidak ada dualisme PPP. Dualisme yang ada itu hanya di media, sementara di level kebijakan negara dan kebijakan organisasi tidak ada dua," kata Romahurmuziy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Pria yang akrab dipanggil Romi mengatakan pengurus PPP di tingkat wilayah dan daerah tidak terpecah. Pada awal Februari 2015, PPP akan mengadakan musyawarah kerja nasional untuk mempersiapkan pilkada. Kemudian memberikan pemantapan kepada kader untuk menghadapi Pilkada.

"Mungkin barangkali masih ragu-ragu dan belum mengetahui duduk perkara seutuhnya. meski secara surat kita sudah menyampaikan kepada seluruh DPW dan DPD kita berada pada posisi yang sebagaimana UU," kata anggota Komisi III DPR itu.

Ia mengatakan penetapan bakal calon kepala daerah mempertimbangkan empat aspek yakni integritas, loyalitas, kapasitas dan akseptabilitas.‎ Partai berlambang Kabah itu mengutamakan kader internal untuk diusung dalam Pilkada langsung.

"Karena evaluasi kami terhadap pilkada langsung yang digelar sejak Januari 2005 menunjukan kader yang sekedar usulan itu memang memiliki persoalan thdp koordinasi partai setelah dia menjabat," tuturnya.

Selain itu, Romi menuturkan pihaknya lebih memilih koalisi berbasis kearifan lokal sehingga tidak mempergunakan istilah KIH dan KMP.

"Karena memang di beberapa daerah PPP sudah bergabung dengan partai-partai tertentu dalam pembentukan fraksi. partai-partai yang sudah sehati dalam pembentukan itu," tuturnya.