TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah belum melihat kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam 100 hari. Ia menilai implementasi program yang dicanangkan Jokowi belum ‎terlihat di masyarakat.

"Apakah, KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), yang ada program-program lama. Kedepan learning by doing, introspeksi yang keliru," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

‎Ia melihat masih ada kebijakan Jokowi yang keliru. Anggota Komisi I DPR itu mencontohkan nomenklatur kementerian yang dipaksakan. Kemudian terkait pengangkatan dan memilih pejabat.

"Harusnya right man in the right place, harusnya pembelajaran dulu. Rekonsiliasi," ungkapnya.

Ia juga mencontohkan pemilihan Kapolri. Menurutnya lebih baik estafet kepemimpinan Kapolri kepada Wakapolri. "Harusnya ketika naik, ya Badrodin Haiti, jadi tinggal jalan tak perlu perombakan," ungkapnya.

Kemudian perubahan harga BBM. Saat harga minyak turun, harga BBM malah dinaikkan. Meskipun, kata Dimyati, har‎ga BBM akhirnya diturunkan kembali.

"Jokowi lebih baik fokus meningkatkan masyarakat miskin jadi menengah. Sekarang jalan jangan pencitraan, sudah mau digebukin engga apa-apa, yang penting jalan. Sehingga keuangan negara efektif. Harusnya ada targetnya," ujarnya.

Ia yakin Jokowi-JK menjadikan Indonesia lebih baik meski tidak terlalu tajam perbaikannya. "Tidak usah terdistorsi KIH-KMP,  jangan kerjakan sendiri dan harus bersama-sama membangun Indonesia," tutur Dimyati.