TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) berencana bertemu dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Senin (26/1/2015) siang. Abdul Fickar Hadjar, tim kuasa hukum dari BW membenarkan adanya pertemuan itu.

"Siang nanti kami akan bertemu Peradi, pukul 13.30 WIB," kata Fickar saat dihubungi wartawan, Senin (26/1/2015).

Fickar menjelaskan, maksud kedatangannya ke Peradi yakni meminta Peradi mencabut perkara BW di Mabes Polri. Pasalnya saat kejadian pada 2010 lalu, BW masih sebagai pengacara dan anggota dari Peradi.

"Kami minta Peradi mencabut perkara BW di Mabes Polri karena saat itu (2010) BW sebagai advokat. Kami minta Peradi bentuk tim etik dan kasus BW diselesaikan dalam dewan etik saja," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Luhut Pangaribuan, Polri melupakan nota kesepahaman (MoU) dengan Peradi saat mereka menangkap BW.

Dalam MoU B/7/II/2012-; Nomor: 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012, 27 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Kapolri yang saat itu dijabat Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Dalam MOU disebutkan bahwa advokat dalam naungan Peradi apabila mengalami permasalahan hukum, maka Polri akan menyampaikan melalui DPN Peradi terlebih dahulu.

Sedangkan, kasus BW, saat itu persidangan berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada 2010, dan BW berprofesi sebagai pengacara.

Sehingga menurut Luhut seharusnya proses sangkaan yang dilakukan terhadap BW harus diberitahukan kepada DPN Peradi sebagaimana MOU.

Namun, hingga BW ditangkap, DPN Peradi tidak mendapatkan pemberitahuan dari pihak kepolisian. Dan Luhut juga minta polisi tetap menjalankan kesepakatan (MOU) yang telah disetujui bersama.