FOTO: Aksi Teatrikal di Depan Istana Protes 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK
Seratus hari pemerintahan Jokowi-JK mendapat protes dari berbagai kalangan.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seratus hari pemerintahan Jokowi-JK mendapat protes dari berbagai kalangan.
Protes antara lain dari aksi unjuk rasa ratusan warga masyarakat termasuk mahasiswa yang mendatangi Istana Negara Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Mereka mengingatkan janji-janji kampanye Jokowi yang dinilai dalam seratus hari pemerintahannya belum banyak dirasakan masyarakat hasilnya.
Dalam aksi itu juga diwarnai dengan teatrikal oleh sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang mengaku kecewa dengan sikap Jokowi yang tidak menjadi layaknya seorang presiden bersikap.
Aksi teatrikal ini menarik perhatian pengendara yang sengaja berhenti menyaksikan aksi tersebut.
"Wahai bapak Presiden, kami menanti aksi bapak memenuhi janji, belum seratus hari bapak menaikkan harga BBM disaat minyak dunian turun, ini sangat berdampak kepada kami bapak Jokowi yang terhormat,"penggalan satu puisi yang dibacakan salah satu mahasiswa aksi didepan Istana Negara, Rabu (28/1/2015).
Bukan hanya mahasiswa, peringatan seratus hari kepemimpinan Jokowi juga diwarnai sejumlah aksi protes oleh berbagai kalangan, seperti ratusan saat ini ratusan masa dari masyarakat sipil, organisasi buruh, dan mahasiswa memenuhi depan Istana Negara.
Mereka mempertanyakan seratus hari pemerintahan Jokowi apalagi dalam beberapa hari belakangan rakyat disuguhkan drama usaha-usaha untuk melemahkan KPK dan Polri.
"Ini saatnya Jokowi membuktikan bahwa Ia dipihak rakyat dan bukan di pihak oligharki partai dan elit politik yang korup," tegas Alghifari peserta aksi.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA PERSIS) yang juga melakukan aksinya di depan istana menegaskan konflik KPK-Polri yang saat ini sedang hangat merupakan sebuah pengalihan isu besar, dimana pemerintah Indonesia memperpanjang kontrak dengan Freeport hingga 2041.
"Artinya hal-hal yang dilakukan Pemerintah hanya mengukuhkan kepentingan kapitalisme asing dan memperpanjang penderitaan rakyat Papua," kata Nizar Ahmad Saputra Ketua Umum PP HIMA PERSIS.
Penulis: Chandra Della Okta
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.