Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kata Fadli Zon, Pertemuan Pimpinan KMP Tidak Bahas Kisruh KPK-Polri

Bahkan, Fadli menyebutkan pertemuan ini tidak untuk menggalang kekuatan.

Penulis: Randa Rinaldi
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Kata Fadli Zon, Pertemuan Pimpinan KMP Tidak Bahas Kisruh KPK-Polri
Tribunnews.com/Achmad Rafiq
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon 

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan pertemuan pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) malam ini hanya pertemuan rutin.

"Ini agenda rutin saja Koalisi Merah Putih (KMP) yang pindah-pindah dan membicarakan perkembangan termasuk agenda pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Pilkada). Kemarin ada sejumlah agenda revisi," kata Fadli di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Pertemuan pimpinan KMP diadakan di kantor Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie di Bakrie Tower. Hingga berita ini diturunkan beberapa pimpinan KMP telah hadir pada pertemuan rutin tersebut. Diantaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Fadli Zon, Presiden PKS Anis Matta, ARB, Ketua DPP PKS Fahri Hamzah, Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin dan eks ketua umum PPP Suryadharma Ali.

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menegaskan pertemuan malam ini, tidak berhubungan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang marak diperbicangkan publik seperti kisruh KPK dan Polri.

Bahkan, Fadli menyebutkan pertemuan ini tidak untuk menggalang kekuatan.

"Sudah ada (KMP) dari bulan Oktober. Kekuatan kita bukan untuk sendiri tapi untuk kepentingan bersama. Masalah ini sudah cair dan kaitannya untuk agenda-agenda ke depan, agar bagus dan kurang kita koreksi," ucap Fadli.

Saat ditanyakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, siang tadi dengan tegas Fadli menyatakan Prabowo tetap mendukung kebijakan Jokowi.

Berita Rekomendasi

Hal ini terkait permasalahan dua lembaga penegak hukum negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

"Pada dasarnya, Prabowo mendukung apa yang menjadi keputusan presiden karena ini hak prerogatif presiden," ucap Fadli.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas