TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang melaporkan perkara yang membelitnya ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), dikritik kuasa hukum Kepolisian RI Frederich Yunadi.

Menurut dia, langkah itu sangat memalukan dan tidak sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan.

"Kalau sekarang lapor ke Komnas HAM, kerdil! Memalukan itu! Langkah hukum kan harusnya dia (Bambang) tahu karena dia latar belakangnya adalah advokad," kata kuasa hukum Polri, Frederich Yunadi dalam sebuah diskusi Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Frederich mengatakan, Bambang Widjojanto seharusnya menempuh prosedur hukum yang ada apabila tidak terima akan penetapan dirinya sebagai tersangka. Misalnya, dia mencontohkan, Bambang bisa saja melapor ke Propam atau pun Irwasum Polri.

"Itu baru prosedur benar, bukan malah safari ke Komnas HAM!" tukas dia.

Frederich pun berang apabila dikatakan penyidik Polri tidak profesional karena tidak mematuhi prosedur yang ada dalam penyidikan seperti saat penangkapan langsung kepada Bambang.

"Itu aturan dari mana? Belajar dulu lah, perkap (Peraturan Kapolri) itu ada belasan, kalau belum tahu kok merasa sudah lebih tahu dari Polri? Polri bisa melakukan penangkapan, penggeledahan, atau pun penembakan," ucap dia.

Penangkapan Bambang di Depok beberapa waktu lalu, kata Frederich karena penyidik Polri menanggap Bambang membahayakan. "Sejauh mana bahayanya, jangan tanya saya! Itu wewenang penyidik!" tukasnya.

Dia juga tak sepakat apabila Bambang harus diperlakukan khusus lantaran pejabat negara.

"Sebutkan pasal apa ada privilege untuk pejabat negara. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum!" ungkap Frederich.(Sabrina Asril)