Agar Keluar Dari Tekanan Politik Koalisi Pendukung, Ini Deal Baru yang Harusnya Dibikin Jokowi
Koalisi tanpa syarat ala Jokowi terbukti sulit dijalankan. Jokowi malah underpressure. Harus dibikin deal baru dengan PDIP cs.
Editor: Agung Budi Santoso
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai presiden tengah diuji. Yang menjadi poin ujian adalah bagaimana Jokowi menegaskan relasi dengan kekuatan politik di sekelilingnya.
Nico mengatakan, Jokowi dikungkung oleh kekuatan politik di sekelilingnya, antara lain PDI Perjuangan dan partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lainnya. Banyak kebijakan yang dikeluarkan dari eksekutif dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tersebut. Jadi, 'koalisi tanpa syarat' yang dulu didengung-dengungkan Jokowi nyata-nyata tak bisa diterapkan.
"Supaya bisa segera keluar dari situasi yang terkunci, Jokowi perlu melakukan komunikasi politik yang ekstensif dalam rangka tawaran new deal dengan koalisi," ujar Nico saat diwawancara, Minggu (1/2/2015).
New deal atau kesepakatan baru yang dimaksud, lanjut Nico, harus meliputi reposisi beberapa jabatan strategis yang kinerjanya dipertanyakan selama ini. Salah satu bentuk kesepakatan baru, yakni mengajak kekuatan politik atau profesional murni baru untuk bisa masuk ke lingkaran RI 1. "Supaya bisa menjadi katalisator keinginan-keinginan sempit kekuatan politik pendukung presiden," lanjut Nico.
Kesepakatan barukedua yakni mencari pengganti calon Kapolri yang didapatkan dengan mempertimbangkan azas kepantasan, kelaikan, kecakapan, sesuai etika hukum dan transparan. Mekanismenya, calon tersebut mesti melalui penyaringan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kesepakatan baruketiga yakni menerbitkan peraturan presiden mengganti sejumlah komisioner institusi pemerintah yang memiliki status hukum atau habis masa baktinya. Yang terakhir, mengusulkan dibentuknya tim untuk reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Nico khawatir jika kesepakatan politik baru dengan parpol koalisi tak segera dilakukan, mereka akan terus-terusan menyandera presiden. Kebijakan yang ditelurkan pun tak lagi baik di mata publik. Akhirnya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan kian tergerus.
"Survei Populi Center 16-22 Januari dengan 1.200 responden seluruh Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi masih tinggi, yakni 70,1 persen. Artinya belum terlambat untuk membuat kesepakatan baru tadi," ujar Nico. (Fabian Januarius)
