PDIP Sebut Awalnya Dapat Jatah 15 Menteri, Turun Jadi 8, Lalu 4 Kursi Diambil
Arteria membantah Komjen Budi Gunawan merupakan perintah Megawati.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan membantah calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan merupakan pesanan Megawati Soekarnoputri.
Politisi PDIP Arteria Dahlan menyatakan posisi calon Kapolri merupakan hak Presiden Joko Widodo.
"Ibu Mega, ketua umum kami, berpolitik dengan tulus, tidak punya kepentingan macam-macam," kata anggota divisi hukum PDIP Arteria Dahlan di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (1/2/2015).
BACA: Arteria Tunjukkan Foto Abraham Samad dengan Petinggi TNI
Bahkan PDIP sebagai pengusung Jokowi-JK, kata Arteria, tidak pernah ikut campur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Ia pun mengungkit jatah menteri PDIP pada kabinet kerja yang dibentuk Presiden Jokowi. Seharusnya sebagai pengusung PDIP berhak mendapatkan mayoritas jatah menteri.
"Jatahnya menteri (dari) PDIP 15 kursi, kemudian dijatah 8 buat PDIP. Yang diambil 4 kursi. Ini kita perlihatkan. Kita coba cerdaskan masyarakat, meskipun berhadapan dengan opini publik," kata Arteria.
Ia pun kembali membantah Komjen Budi Gunawan merupakan perintah Megawati. Meskipun Budi dikenal sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
"Enggak, itu domainnya Jokowi, tanya Pak Jokowi, saat penetapan ditekan atau tidak," ujarnya.
