TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suara kader di daerah mengharapkan munculnya kepemimpinan baru menguat jelang Kongres Ke-IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali pada akhir Februari 2015. Pasalnya, pola komunikasi yang dipraktikkan kepemimpinan PAN sebelumnya dinilai cenderung sentralistik, tertutup, dan tidak demokratis.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PAN Agus Maimun.

Menurut Agus, pola komunikasi yang dibangun para pimpinan pusat selama kepemimpinan Hatta Rajasa dengan daerah dirasakan amat berjarak.

"Hatta sangat jarang turun ke bawah berkomunikasi dengan kader di daerah. Alih-alih membicarakan atau merealisasikan agenda-agenda konstituen, ditemui atau sekadar dihubungi saja sangat susah. Gaya kepemimpinan tertutup ini," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2015).

Agus berharap kongres nantinya tidak hanya mengevaluasi kepemimpinan partai sebelumnya tapi juga bisa memastikan kepemimpinan PAN yang baru yang bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk partai.

Pada prinsipnya pimpinan PAN daerah ingin ketua yang mudah ditemui, tidak birokratis, dan betul-betul sanggup menegakkan komunikasi yang terbuka dan demokratis. Model komunikasi yang berjarak membuktikan bahwa kepemimpinan Hatta Rajasa tidak menaruh perhatian terhadap kader pimpinan di daerah.

"Bagi kader-kader PAN hari ini melihat bahwa narasi yang digagas pak Zulkifli Hasan untuk melakukan revitalisasi kepemimpinan adalah sesuatu yang tepat," ucap Agus.

Perlunya PAN melakukan evaluasi kepemimpinan juga disampaikan Ketua DPD PAN Kabupaten Cilacap Muharno Fauzi.
Dia mengatakan, kepemimpinan Hatta telah gagal dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pimpinan daerah dengan pusat. Kerena itu, kepemimpinan PAN yang akan datang mesti punya visi dan misi yang jelas dalam rangka mewujudkan sinergi komunikasi pada semua kader.

"PAN adalah partai besar yang merupakan anak ideoogi dari gerakan reformasi 1998. PAN adalah partai besar yang merupakan anak ideoogi dari gerakan reformasi 1998. Jadi, PAN harus berbeda dengan partai-partai lain. Bangunan komunikasi di dalam partai harus ditegakkan secara terbuka, efektif dan demokratis," kata Muharno.