TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah tidak terima bila Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi orang yang harus bertanggung jawab dibalik kisruh KPK-Polri.

Basarah mengatakan dirinya ingin mengklarifikasi komentar atau pendapat yang dianggap kurang proporsonal dan cenderung memojokkan Megawati.

"Kurang proporsional yang saya maksudkan adalah opini publik yang diarahkan baik opini itu muncul dari masyarakat atau pun dengan sebuah main streaming kita sama-sama tahu memposisikan seolah-olah DPP PDI Perjuangan terutama ada Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDI Perjuangan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam situasi seperti ini," kata Basarah di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Dijelaskannya dalam sebuah diskusi yang bertema "Kriminalisasi no, justice for all, yes!" bagaimana pun posisi presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa dipisahkan dari PDI Perjuangan. Bagaimana pun Jokowi-Jusuf Kalla berdasarkan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 merupakan calon presiden dan wakil presiden diusung partai politik atau gabungan partai politik.

"Jadi konstitusinya jelas sekali mengandung makna bahwa presiden dan wakil presiden adalah produk partai politik. Itu perintah konstitusi," kata Basarah.

Bahkan dalam Undang-undang Pilpres pun dijabarkan bahwa saat capres dan cawapres didaftarkan Parpol harus disertai visi, misi, dan program.

"Jadi jelas visi misi presiden Jokowi dan JK yang dituangkan dalam konsepsi nawacita itu adalah konsepsi-konsepsi Parpol," ucapnya.

Papol memiliki idologi, tujuan, perjuanga, serta taktik dan strateginya sendiri dalam merebut kekuasaan secara demokratasi dengan cara yang sah dan legal. Sehingga saat Jokowi menjadi presiden maka PDIP pun mengubah haluan dari partai opsisi menjadi partai pemerintah. Sehingga keterlibatan PDIP dalam pemerintahan jokowi JK dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan politik yang menjadi haluan politik PDIP.

"Sangat aneh muncul berbagai pernyataan dan kritik atau koreksi publik seolah-seolah PDIP melalui Ketua Umum PDIP tidak boleh terlibat dalam proses ketatanegaraan pemerintahan Jokowi-JK yang mana posisi PDIP sebagai partai pemerintah," ujarnya.

Dikatakannya yang terjadi saat ini seolah-olah partai politik diposisikan sebagai event organizer.

"Kami punya cita-cita politik, program-program politik, cita-cita ideologi yang akan kami canangkan melalui alat kekuasaan yang namanya pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Kita bukan event organizer!" katanya.

Saat pemerintahan SBY pun dikatakan Basarah dibentuk Sekretariat Gabungan (Setgab). Sebelum dibawa ke DPR biasanya pimpinan fraksi yang tergabung dalam Setgab berkomunikasi terlebih dahulu. Hal tersebut tidak dipermasalahkan.

"Aneh saat Jokowi ketemu Ibu Megawati menjadi sesuatu luar biasa.Tetapi bagaimana saat itu presiden langsung berguru dengan Setgab. Sehingga posisi ini saya ingin dalam demokrasi dan berhukum bisa menghormati posisi," ujarnya.