TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Sukowati, mengapresiasi langkah yang telah diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut Edwin, keputusan yang diambil Presiden Jokowi itu adalah sebuah pilihan yang terbaik dari yang terburuk.

“Dengan keputusan yang telah diambilnya itu, Presiden harus meyakinkan kepada partai pendukungnya (KIH) dan DPR, bahwa keputusannya tersebut adalah sudah benar dan tidak melanggar undang-undang. Dan langkah yang diambil Presiden itu adalah memang yang resikonya paling kecil,” kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/02/2015).

Penunjukkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan pengangkatan tiga Plt Pimpinan KPK itu, sambung Edwin, adalah memang sesuai program nawacita Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional. “Juga memperkuat KPK dengan pimpinan yang bersih dan berwibawa,” papar Edwin..

Hanya memang, kata Edwin, dirinya masih kurang respect dengan pengangkatan Djohan Budi SP sebagai salah satu Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK. “Kalau untuk Taufiqurrahman Ruki dan Indiarto Senoadji adalah memang dua sosok yang mumpuni di bidang hukum. Dan keduanya tidak pernah bermasalah atau tersangkut masalah,” terang Edwin.

Namun untuk Djohan Budi, tandasnya, adalah sosok yang masih terkait dengan rejim pimpinan KPK yang telah diberhentikan oleh Presiden. Djohan Budi itujuga masih tersangkut masalah. Karena pernah dilaporkan ke Mabes Polri.

“Seharusnya Presiden Jokowi tidak menjadikan orang yang dilaporkan ke institusi hukum menjadi Plt Pimpinan KPK. Karena masih banyak sosok-sosok lain yang lebih kredibel dibanding Djohan Budi untuk diangkat menjadi Plt Pimpinan KPK,” kata Edwin.

Di bagian lain Edwin juga mendesak agar Presiden untuk segera membubarkan Tim Konsultatif Independen atau Tim 9. “Karena keberadaan Tim 9 itu tidak memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh presiden. Jadi lebih baik segera dibubarkan karena,” pintanya.

Sementara untuk para pendukung Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), Edwin meminta untuk menahan diri dengan tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kontraproduktif.

“Biarkan proses hukum berjalan bagi keduanya. Kalau kita memang cinta dengan penegakkan hukum, dan ingin lembaga KPK tetap berdiri kokoh, biarkan AS dan BW menjalani proses hukum yang dituduhkan. Jangan membodohi rakyat seolah-olah keduanya tidak melakukan kesalahan. Apalagi tuduhan yang ditujukan kepada BW adalah kejahatan demokrasi ,” papar Edwin.

Terpenting sekarang, lanjut Edwin, Presiden Jokowi harus kembali fokus mewujudkan program nawacita demi mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.