TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai‎ calon Kapolri berdampak besar. Anggota Komisi III DPR Aboebakar Al Habsy menilai sikap Jokowi tersebut berakibat pada wibawa dan konsistensi kenegarawanan presiden akan dipertanyakan.

"Bukankah nama Komjen Budi Gunawan muncul dari usulan presiden sendiri, bahkan presiden hanya mengusulkan calon tunggal, ini menunjukkan presiden sangat percaya diri dengan kualifikasi calon yang diajukannya ke DPR," kata Aboebakar melalui pesan singkat, Rabu (18/2/2015).

Secara yuridis formal, kata Aboe, sebenarnya presiden memiliki kewajiban untuk melantik calon tersebut setelah disetujui oleh DPR. Jika kemarin pelantikan sempat ditunda presiden dengan alasan status tersangka untuk komjen Budi Gunawan, katanya, maka alasan tersebut saat ini telah hilang lantaran Pengadilan telah membatalkan status tersangka tersebut.

"Maka, seharusnya dilakukan pelantikan, lantaran presiden sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan, melainkan hanya menunda sampai proses ada kejelasan proses hukum," ujarnya.

Menurut Aboe, bila saat ini presiden hendak mengeluarkan perppu untuk mengangkat orang lain sebagai kapolri, maka sikap tersebut tentunya tidak konsisten dengan pencalonan yang diajukan serta alasan penundaan yang telah disampaikan kepada masyarakat.

"Bila sikap presiden kerap berubah begini, tentunya marwah kenegarawanannya akan hilang. Memimpin negara itu memerlukan konsistensi untuk menjaga marwah lembaga kepresidennan, berbeda dengan main monopoli yang bisa maju mundur sesuka hati," ujar Politisi PKS itu.