Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok relawan dan aktivis dalam pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014 dalam waktu dekat akan mengevaluasi besar-besaran kinerja Menteri Kabinet Kerja 2014-2019. Demikian ujar Ketua Umum POSPERA Mustar Bona Ventura.

"Evaluasi diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas menteri di pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di dalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementrian," kata Mustar dalam rilisnya, Senin (23/2/2015).

Mustar menuturkan, evakuasi kinerja melibatkan berbagai elemen relawan. Agenda ini akan menjadi momentum besar konsolidasi relawan pascapilpres, sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

"Kinerja Menteri sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga Menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi," tuturnya.

Sementara itu, Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta, Fendy Mugni menegaskan sejauh ini ada sekitar 12 kementerian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya selama ini.

"Rinciannya akan disampaikan bersama-sama, namun kementerian ini dalam penilaian dan respon masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi Presiden, hal tersebut yang harus dihindari dan diantisipasi," kata Fendy.

Fendy menegaskan bahwa program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut. "Nawa Cita menjadi acuan karena disana terangkum cita-cita mendasar perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk rakyat Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna.

"Karena jika tidak, hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bagi kami, jika memang hasilnya kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle," ujar Fendy.

Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Joko Widodo saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98 pada September 2014 di Bali.

"Saat itu Presiden Jokowi meminta agar kami para aktivis PENA 98 dan relawan terlibat aktif mendukung, mengawasi dan mengevaluasi berjalannya program Nawa Cita, kinerja kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan agar tercipta pemerintahan yang bisa mengayomi rakyat," tandasnya.