TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menuding Presiden Joko Widodo sengaja menunjuk Taufiqurachman Ruki sebagai Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merusak KPK.

Hal tersebut, menurut dia, terlihat dari pernyataan Ruki yang mengaku kalah menghadapi putusan praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan. Pimpinan KPK lalu melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung.

"Ruki ini hanya boneka dari Jokowi untuk merusak KPK," kata Haris saat dihubungi, Kamis (5/3/2015).

Haris khawatir, kasus yang menjerat mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu akan macet apabila ditangani oleh kejaksaan. Pasalnya, kinerja kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini tidak sebaik KPK.

Apalagi, ada kemungkinan kasus tersebut juga dilimpahkan lagi ke kepolisian oleh kejaksaan. Kepolisian sebelumnya sudah pernah menangani kasus ini dan menyatakan Budi Gunawan tak terlibat korupsi.

"Kalau sudah di kepolisian, sama seperti dulu, nanti kasus BG dikatakan tak ada bukti dan dugaan gratifikasinya," ucap Haris.

Haris bersama sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi pada Rabu malam, sudah menemui tim independen KPK-Polri untuk melaporkan mengenai hal ini. Dia berharap tim independen segera memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri yang berlarut-larut.

Salah satunya, yakni meminta Presiden mencabut pengangkatan Ruki menjadi pimpinan sementara KPK.

"Kami minta Tim Sembilan bicara lagi kepada Presiden bahwa ini persoalan belum selesai. Kami melihat ini dalam konstruksi pelemahan dan penghancuran KPK. Jokowi bertanggungjawab sebagai Presiden telah merusak kerja KPK dalam memerangi korupsi," ucapnya.

Ruki sebelumnya berang karena dituding ingin melemahkan KPK. Ia menekankan, sebagai orang yang ada di KPK sejak pertama berdiri, tudingan itu tak berdasar dan tak masuk akal.

"Taufiq itu yang mendirikan KPK, wajar enggak kalau saya matiin di KPK? Enggak mungkin dong. Pakai akal sehatlah!" kata Ruki beberapa waktu lalu.

Mantan perwira tinggi Polri berpangkat inspektur jenderal itu mengatakan, kehadirannya di KPK untuk menyelamatkan lembaga itu.

Tak lama setelah resmi menjadi pimpinan sementara, Ruki membuka opsi pelimpahan kasus Budi Gunawan ke institusi penegak hukum lain. Opsi itu dilontarkan Ruki seusai bertemu pimpinan Polri.

Setelah pimpinan memutuskan kasus Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan, para pegawai KPK bereaksi. Mereka protes dan mengkritik pimpinan KPK.

Dalam aksinya, mereka menyebut adanya barter, KPK mati suri, adanya pihak yang penakut, dan kritik lainnya.

Mereka meminta pimpinan KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum melawan putusan praperadilan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan tidak sah.(Ihsanuddin)