TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), As'ad Said Ali, menyatakan beredarnya buku Pendidikan Agama Islam kelas XI di Jombang, Jawa Timur yang memuat ajaran garis keras bukanlah hal yang baru ditemukan.

As'ad menyatakan munculnya buku itu tak bisa dilepaskan dari paham kebebasan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Meski dalam bentuk wacana penyampaian buku masih diperbolehkan. Peredaran buku ini muncul akibat lemahnya undang-undang yang menjerat pelanggaran tersebut.

"Ini persoalannya engga ada peringatan hukum untuk menjerat itu. Jadi enggak ada tindakan hukum yang digunakan. Makanya, mau tak mau kita memperkuat dan memproteksi masalah kita dengan penegakan hukum,"ujar As'ad setelah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) ini menyarankan peredaran buku-buku yang memuat ajaran garis keras juga harus diproteksi dengan orangtua. Peran ini bisa dilakukan dengan memperkuat ajaran Islam.

"Intinya mereka kan ingin Khilafah Islamiyah dan itu tidak dilakukan dalam informasi yang tidak real," jelas As'ad.

Sebelumnya dikabarkan, para guru agama dan orangtua murid resah karena ajaran radikalisme ala Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS masuk dalam Buku Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA yang beredar di sejumlah sekolah di Jombang.

Menurut halaman 78 buku tersebut, orang yang menyembah selain Allah atau non-Muslim boleh dibunuh. Ajaran tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diyakini dan dipraktikkan jaringan ISIS selama ini.

Buku tersebut salah satunya ditemukan di SMA Negeri 1 Jombang, Jawa Timur. Sekolah tersebut menerima buku Buku Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA pekan lalu. Buku tersebut diterbitkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

"Buku yang juga berisi lembar kerja itu sudah kami bagikan kepada siswa," ujar Mukani, guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Jombang kepada Surya, Kamis (19/3/2015).