TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khaddafi mengkritik langkah Dirjen Kementerian Perhubungan yang akan mengubah skema pengoperasian 116 pelabuhan yang sebelumnya akan diserahkan kepada swasta dan BUMN menjadi sebagai badan layanan umum.

Uchok menuding strategi itu hanya akal-akalan Menhub Ignasius Jonan agar anggaran operasional 116 pelabuhan tetap di bawah kontrol Kemenhub.

"Saya pikir ini hanya akal-akalan Menteri Jonan saja agar operasional 116 pelabuhan tidak lepas dari kementriannya," kata Uchok kepada wartawan, Senin (23/3/2015).

Uchok juga menilai bahwa langkah ini sangat keliru, mengingat layanan pelabuhan tidak hanya terbatas pada penumpang saja, melainkan juga masuk area bisnis, yang di dalamnya ada perusahan dan pihak ketiga yang akan diuntungkan.

"Jadi jangan disamakan antara BLU yang sudah diterapkan di kampus dan TransJakarta dengan yang akan diterapkan di pelabuhan nanti. Karena ini tidak murni mengelola layanan kepada masyarakat luas saja. Harus dipilah antara yang berhubungan dengan masyarakat langsung atau dengan perusahaan, kargo dan lain sebagainya yang seharusnya menjadi wilayah BUMN," kata Uchok

Uchok mengingatkan ada aturan main dan batasan yang ketat dalam skema BLU yang harus dipenuhi dan tidak mungkin hal tersebut dapat diterapkan seluruhnya dalam operasional pelabuhan. Untuk itu Uchok meminta agar kebijakan ini tak sarat kepentingan tertentu.

"Menteri Jonan jangan akal-akalan dong, jangan bodohi publik, kalau Jokowi mungkin bisa diakalin tapi publik, nanti dulu," kata Uchok.

Sampai berita dibuat, Tribun belum mengkonfirmasi ke Menhub dan pihak terkait atas pendapat narasumber.