TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU Pusat RI, Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya selalu menjadi sasaran karena dituding menjadi penyebab konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Padahal menurutnya, penyelenggara Pilkada sudah berusaha untuk melakukan tugas dengan maksimal.

"Konflik yang terjadi selama Pilkada itu pada umumnya dituding penyelenggara (penyebab konflik). Penyelenggara pemilu dituding tidak netral dan tidak profesional," kata Juri dalam Seminar Nasional bertema 'Demokrasi, Kekerasan dan Pembangunan Perdamaian di Wilayah Pasca Konflik di Indonesia' di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2015).

Juri pun tidak menampik bahwa ada oknum penyelenggara Pilkada di daerah yang tidak netral dan tidak kredibel. Menurutnya, oknum tersebut cenderung membela salah satu pasangan yang bertarung di Pilkada.

"Memang dalam beberapa kasus ada penyelenggara Pilkada yang tidak netral dan tidak kredil," tuturnya.

Masih kata Juri, Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan proses demokrasi, dimana masyarakat bisa memilih pemimpin daerahnya secara langsung.

Namun, Pilkada kini bergeser bisa menjadi sumber konflik karena ketidakpuasan pasangan calon yang kalah.

"Pemilukada bisa menjadi alat membangun demokrasi, tapi di sisi lain juga bisa menjadi ajang konflik," ujarnya.