TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Susana Yembise yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbuntut panjang.

Sang menteri rencananya akan diadukan ke Polda Metro Jaya terkait ucapannya tersebut.

Sebelumnya menteri Yohana menegaskan bahwa perkataan yang tidak baik dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama (Ahok) merupakan cerminan dari didikan keluarga Ahok, telah mencermarkan nama baik keluarga besar Ahok.

"Front Pembela Ahok (FPA) Senin akan mengadukan Menteri Yohana Susana Yembise ke Polda Metro Jaya," ujar Ketua Bidang Hukum sekaligus pengacara FPA, Parulian Hutahaean di Jakarta.

Sebagaimana dimuat salah satu portal berita nasional Selasa(24/3/2015) lalu, menteri Yohana telah menyebarluaskan berita bohong, mencemarkan nama baik, melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

"Yohana tidak pernah mengenal keluarga besar Ahok sehingga pernyataan 'perkataan yang tidak baik dari Gubernur Ahok merupakan cerminan didikan keluarga Ahok' sungguh menyesatkan dan tidak berdasar," ujarnya.

Menurut FPA, penghinaan Menteri Yohana kepada Ahok, dengan sendirinya menjadi penghinaan terhadap semua pejuang antikorupsi yang berbicara tegas dan lugas demi menyelamatkan uang rakyat.

"Sebagaimana kesaksian para ahli di depan Panitia Hak Angket DPRD DKI, niat Ahok berbicara lugas adalah demi memperjuangkan nasib rakyat," tukasnya.

Ahok didukung masyarakat Jakarta. Dari hasil survei, 50,3% masyarakat menilai gaya Ahok adalah bukti keberanian, hanya 17,5% yang menilai kasar(Cyrus Network).

Sebanyak 42% rakyat Jakarta lebih percaya Ahok, yang percaya kepada DPRD hanya 7,4%. Tingkat kepuasan terhadap Ahok 70%, dan 62% rakyat Jakarta setuju Ahok melanjutkan kepemimpinan (Populi Center). Dalam realitas dukungan rakyat yang setuju dengan gaya berbicara Ahok.

"Dengan hasil survei tersebut, maka pernyataan Menteri Yohana sesungguhnya tidak benar, sehingga semata-mata hanya untuk menghina Keluarga Besar Ahok," jelas Parulian.

"Hari ini kami kembali aksi Bundaran HI, kami mengundang Menteri Yohana untuk debat terbuka," katanya lagi.

Konsekuensi pernyataan Menteri Yohana perlu ditanyakan balik, apakah perbuatan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bansos, merupakan hasil didikan keluarga Yohana. Soal Bansos adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga Yohana tidak bisa mengelak.

Menteri Yohana juga hingga kini belum mempertanggungjawabkan, berapa sesungguhnya sumbangan yang diterima Panitia Natal Nasional 2014, di mana Yohana sebagai ketua panitia. Sejumlah pengusaha besar memberi sumbangan, tetapi tidak ada keterbukaan.

"Kami juga tahu, Menteri Yohana sering menggunakan Rumah Dinas Menteri menjadi arena pesta-pesta keluarga. Apakah ini hasil didikan keluarga? Menteri Yohana harus menjawab dana Natal dan pesta-pesta keluarga di rumah dinas," pungkas Parulian.