Geledah Bekas Ruangan Denny Indrayana, Penyidik Bareskrim Sita 199 Dokumen
Menurut Ferdinan, hingga kini penyidik masih terus memilah-milah berkas-berkas yang akan dilakukan pendalaman
Penulis: Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 199 dokumen diangkut penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dari bekas ruangan Denny Indrayana saat menjabat wakil menteri hukum dan Hak Azasi Manusia.
Penyitaan dokumen tersebut terkait penetapan Denny sebagai tersangka kasus sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik atau 'payment gateway'.
"Tim penyidik sudah menyiapkan atau mengambil dokumen lebih kurang 199 dokumen. Dokumen itu antara lain, yang berkitan dengan 'payment gateway', kemudian data-data elektronik, kemudian daftar hadir atau absensi hasil rapat payment gateway, serta proposal-proposal vendor," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenkumham, Ferdinan Siagian, di kantornya, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Menurut Ferdinan, hingga kini penyidik masih terus memilah-milah berkas-berkas yang akan dilakukan pendalaman.
Penggeledahan di bekas ruangan Denny itu sendiri masih berlangsung. Itu sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB.
"Untuk sementara masih di lantai lima ya. Sementara masih berjalan penggeledahan itu. Untuk pendalaman lagi kita tunggu, karena sampai sekarang msih dilakukan pemeriksaan berkas dan dokumen yang lain yang berkaitan dengan 'payment gateway," beber Ferdinan.
Terkait pemeriksaan saksi-saksi pegawai Kemenkumham, Ferdinan mengaku belum ada.
Adapun petugas Office Boy, Dimas (21) yang sebelumnya diberitakan diperiksa bukan diperiksa dalam arti sebenarnya.
"Ooh itu bukan diperiksa. Cuman misalkan dia mengetahui letak dokumen-dokumen. Misalnya komputer, apa saja yang dibawa," kata dia.
Seperti diketahui penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, menetapkan bekas Wamenkumham Denny Indrayana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program 'payment gateway' 2014.
Dia diduga menyalahgunakan wewenang dalam program tersebut. Bekas Staf Khusus Presiden SBY itu disangkakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.
