TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui komunikasi antara partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Presiden Joko Widodo kurang berjalan optimal. Hal itu terlihat setelah Jokowi memimpin selama enam bulan ini.

"Saya melihat komunikasi antara partai dan presiden kurang berjalan optimal dan kualitatif, itu dapat dilihat pada beberapa kasus antara lain kebijakan pemerintah belum tentu dipahami atau didukung oleh parlemen ( partai pendukung)," kata Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, Minggu (12/4/2015).

Menurut Karding perlu dibentuk sekretariat bersama yang merepresentasikan kedua belah pihak. Sekretariat itu bertugas mengatur pertemuan rutin dan sekaligus mengomunikasikan kebijakan yang akan diambil oleh presiden. Anggota Komisi III DPR itu menyarankan adanya pertemuan minimal sekali setiap bulannya.

"Kecuali ada hal-hal yang dianggap penting maka bisa diadaka sesuai kebutuha," ujarnya.

Tujuannya agar semua kebijakan mendapatkan dukungan dari partai pendukung. Mengenai adanya pola komunikasi yang tidak optimal, Karding menjawab singkat.

"Bisa jadi soal kesibukan masing-masing, tidak ada orang atau tim yang fokus pada memfasilitasi komunikasi tersebut atau faktor-faktor lain," imbuhnya.