TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Carut marut banyaknya persoalan hukum yang menimpa TKI di luar negeri ternyata bermuara di Pemerintah. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan 80 persen persoalan di TKI ada di Pemerintah.

"Kita sepakat 80 persen ada di hulu. Hanya 20 persen ada di hilir," ujar Lalu dalam diskusi bertajuk 'Elegi TKI' di Double Tree by Hilton Hotel, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).

Lalu mengakui sistem perlindungan terhadap TKI sangat jauh dari sempurna. Menurut Lalu, sistem perlindungan TKI memiliki kelemahan di sana-sini.

"Kami juga merasa sistem perlindungan saat ini jauh dari sempurna. Jadi kita tidak pernah klaim. Masih ada bolong-bolongnya di sana-sini," ungkap Lalu.

Walau demikian, Lalu mengaku segenap petugas diplomatik konsuler Indonesia di luar negeri sudah berusaha melebihi dari kewajibannya. Berdasarkan Konvensi Wina, perlindungan warga negara yang berada di luar negeri adalah sebatas mendapatkan keadilan.

Lalu pun mencontohkan sebuah kejadian dimana lima orang TKI asal Banjarmasin melakukan pembunuhan keji di Mekkah, Arab Saudi, tahun 2009. Para TKI tersebut membunuh majikannya dengan cara menaruhnya di bak mandi berisi air dan menyemennya hidup-hidup.

Ibu korban tersebut, ternyata tidak mau memaafkan perbuatan keji itu. Terkait hal itu, petugas diplomatik Indonesia terus mendekati secara pribadi. Misalnya ketika si ibu tersebut sakit, petugas Indonesia memanggil ambulans dan mengantarkannya ke rumah sakit.

"Bertahun-tahun mereka melakukan pendekatan pribadi. Sampai akhirnya pada empat tahun ibu ini datang ke pengadilan saya memaafkan. Jadi saya ingin katakan jauh melampaui apa yang menjadi kewajiban mereka. Saya tidak mengatakan sistem yang sempurna. Dengan sistem yang bolong-bolong kita sudah melakukan yang terbaik," ujar Lalu.

Dalam dua hari terakhir Pemerintah Arab Saudi memancung dua TKI yaitu Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim.
(Eri Komar Sinaga)