TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pencopotan terhadap tiga pimpinan Demokrat di tingkat kabupaten/kota tidak berkaitan dengan Kongres Partai Demokrat yang akan digelar pada Mei mendatang.

Menurut Syarief, ketiga kader Demokrat itu dicopot dari jabatannya karena usulan pengurus di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Ini kejadiannya kan tahun kemarin, jadi tidak ada kaitannya dengan kongres. Jadi atas usulan dari DPD tingkat provinsi, lalu diusulkan ke pusat. Saya tanda tangani karena diusulkan ke pusat," kata Syarief, saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Syarief menjelaskan, pimpinan Demokrat Kabupaten Nganjuk, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya dicopot dari jabatannya bukan tanpa alasan. Dadik Risdaryanto dicopot sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya atas usulan Dewan Pimpinan Anak Cabang.

"Karena selama ini Ketua DPC itu (Dadik) tidak mengurus partai, begitu. Tidak punya kantor, dan sebagainya," kata dia.

Sementara, Dendy Kukuh Santoso dicopot dari posisi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan karena kinerjanya dinila buruk.

Dendy tidak aktif dalam pemilu legislatif dan dituding sebagai penyebab jebloknya suara Demokrat di Kota Pasuruan. Ada pun, Basuki dicopot dari posisi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk karena kesalahan yang lebih fatal. Syarief mengatakan, Basuki tidak menjalankan amanat partai saat Pemilu 2014.

"Kalau (Ketua DPC) Nganjuk itu karena ada dana saksi yang tidak dibagikan. Jadi ini semua ada alasannya, pasti ini karena mau mengganggu kongres kan," ujar Syarief.

Rio Ramabaskara, kuasa hukum tiga pimpinan Demokrat yang dicopot tersebut telah mengajukan somasi karena alasan pencopotan yang dianggap tidak transparan.

Basuki, Dadik, dan Dendy dicopot dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas pada akhir Agustus 2014 melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menurut Rio, para kliennya baru menyadari telah dicopot dari jabatannya dan diganti oleh pelaksana tugas sekitar November 2014. Informasi tersebut diperoleh saat akan melakukan legalisir SK pengangkatan kepada Kesbangpol Linmas.

Tujuan dari somasi ini untuk menggugah pengurus pusat Partai Demokrat agar memberi penjelasan mengenai masalah yang membuat tiga kliennya diganti oleh pelaksana tugas.

Setelah itu, Rio juga meminta ketiga kliennya direhabilitasi dan dikembalikan hak hukum serta hak politiknya terkait hak suara dalam Kongres Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat diberi waktu dua hari untuk merespons somasi tersebut.

Langkah hukum akan diambil jika tidak ada respons dari DPP Partai Demokrat sampai habis waktu yang diberikan.

Penulis: Indra Akuntono