TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para wakil rakyat di Senayan belum pantas diberikan gedung baru senilai triliunan rupiah.

Menurut peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam selama sekitar enam bulan terakhir, anggota DPR periode 2014 - 2019 ini belum terlihat kinerja dan prestasinya.

"Sekarang sudah enam bulan, tidak ada satu pun RUU (Rancangan Undang-undang) yang diketok," kata Roy Salam kepada wartawan di kantor Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2015).

Mengacu pada hal itu, ia menduga anggota DPR saat ini memiliki permasalahan dengan kinerja.

Hal itu menurutnya sangat merugikan rakyat, karena DPR pertahunnya dianggarkan sekitar Rp 11 triliun, dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar per satu orang anggota dewan.

Di tengah-tengah permasalahan tersebut, justru anggota dewan ramai-ramai mendukung pembangunan gedung baru.

Padahal menurutnya pembangunan gedung baru itu sama sekali tidak menjawab permasalahan kinerja selama ini.

"Pembangunan gedung baru tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Selain tidak menyelesaikan permasalahan kinerja, proses penganggarannya pun patut dicurigai.

Ketua DPR Setya Novanto yang mengklaim rencana tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo, bertolak belakang dengan hasil penelusuran Seknas FITRA, yang tidak menemukan mata anggaran pembangunan gedung bari di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015.

Dalam kesempatan itu Roy Salam juga mengkritik pernyataan Setya Novanto yang menyebut gedung tersebut akan dibangun sebagai ikon.

Padahal ikon anggota dewan di mata masyarakat adalah korup, dan hal itu tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan gedung baru.

"Kalau alasannya sebagai ikon, tentu ini merusak logika publik. bagaimana mungkin DPR itu, harusnya mewariskan proses legislasi yang lebih baik, ini cara brpikir yang salah," katanya.