TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instansi Polri diminta konsiten dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi.

Setelah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menangani instansi penegak hukum itu, instansi itu seperti menggeliat dengan cara mengusut sejumlah kasus. Kasus tersebut, salah satunya pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2014.

Hendardi menilai sikap aparat Polri yang belakangan agresif menangani kasus-kasus korupsi merupakan antitesa dari penghakiman publik yang menganggap bahwa Polri lemah dalam hal penanganan kasus korupsi.

"Pesan politik yang hendak disampaikan bukan hanya KPK yang mampu melakukan itu. Cara ini juga sekaligus untuk memupuk kepercayaan publik, setelah terus menerus citra Polri tergerus," ujar Hendardi dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (6/5/2015).

Meskipun demikian, kata Hendardi, langkah Polri harus tetap konstruktif dengan catatan Polri konsisten dan tidak tebang-pilih. Termasuk bentuk konsistensi juga, penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagaimana disangkakan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

"Polri juga harus memberlakukan hal sama pada kasus-kasus kekerasan lain yang dilakukan anggota Polri," kata Hendardi.