TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) dan Partai Golkar kubu Aburizal Bakri memiliki kesamaan dalam dukungan arus bawah tapi mengalami nasib berbeda dalam legalitas.

Peneliti Forum Kajian Islam dan Politik UIN Sunan Kalijaga M. Affan Hasyim menilai, baik Romi maupun ARB memiliki kesamaan dalam dukungan kader di bawah. Hal itu, terlihat dari dukungan struktur di tingkat bawah. Baik, Romi maupun ARB sama-sama didukung oleh pengurus provinsi dan kabupaten/kota yang sah hasil permusyawaratan.

"Ini yang seringkali luput dari amatan publik. Bahwa terjadi cross dalam kasus legalitas PPP dan Golkar. Di PPP kubu yang mayoritas dapat legalitas, semntara di Golkar sebaliknya," kata Affan, Sabtu (9/5/2015).

Dukungan arus bawah tersebut dapat dilihat dari perhelatan Muktamar PPP Surabaya maupun Munas Golkar Bali. Lebih dari 2/3 pengurus provinsi dan kabupaten/kota menjadi peserta forum tertinggi dua partai tersebut. Artinya, secara legitimasi dukungan kader di daerah, PPP Romi dan Golkar ARB sangat kuat dan massif. "Kami hanya mengamati dari aspek politik saja, soal pertimbangan hukum itu urusan Menkumham," tegasnya.

Kuatnya dukungan terhadap Romi dapat dilihat dari konsolidasi di tingkat bawah, khususnya pelaksanaan Muswil. DPW yg bergabung ke Romi asli hasil permusyawaratan sebelumnya. Begitupun dengan Golkar pendukung ARB di provinsi dan kabupaten/kota nyaris tidak ada bentukan baru. "Persoalan ini akan ketahuan benang merahnya bila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum," ujarnya.