Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRD) menemui Menteri Perindustrian Saleh Husin. Mereka membawa lima agenda untuk disampaikan kepada Kementerian Perindustrian.

"Pertama, kami minta Pak Saleh Husin membantu mengaktifkan kembali industri pengalengan ikan di Biak Numfor yang telah 15 tahun tidak aktif," kata Yan P Mandenas, anggota Komisi IV bidang pembangunan DPRD Papua usai menemui Menperin Saleh Husin di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (8/5/2015) kepada Tribunnews.com.

Hal ini penting karena demi memanfaatkan potensi alam dan tenaga kerja para nelayan terampil. Menurutnya, perairan Biak yang menghadap langsung Samudra Pasifik kaya dengan potensi ikan tuna.

Menurut Yan, industri pengalengan ikan yang telah tutup itu sebelumnya dioperasikan oleh PT Biak Mina Jaya. Masyarakat berharap, pemerintah pusat dapat menarik investor baru untuk mengaktifkan perusahaan tersebut.

"Selain itu, kami berharap pemerintah mengembangkan industri pengolahan ikan. Sehingga, para nelayan tidak hanya menghasilkan ikan segar tapi dapat diolah sehingga bernilai tambah," ujarnya.

Untuk itu, diperlukan bantuan peralatan dan infrastruktur listrik. Aliran listrik diperlukan untuk mesin pendingin sehingga ikan tangkapan dapat bertahan lebih lama.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengapresiasi permintaan anggota Dewan tersebut.

"Potensi Papua yang berada di kawasan timur memang belum banyak tergarap. Industri yang melibatkan warga lokal seperti perikanan dan pertanian menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan," ujar Menperin.

Pihaknya bakal berkoordinasi secara internal maupun dengan kementerian lainnya agar pengembangan Papua berjalan cepat.

Soal pertanian, masyarakat Papua juga berharap Menperin mendorong pengembangan ubi jalar yang dapat diproduksi menjadi tepung.

"Lahannya seluas 5 hingga 7 hektare telah dibebaskan dengan dana Rp 5 miliar tapi sampai sekarang belum ditanami. Kami minta Kemenperin merealisasikan penanaman dan industri olahannya," tambah Yan.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR Papua lainnya, Wilhemus Pigai, mengungkapkan adanya 47 kapal eks asing yang telah dimiliki warga namun tidak dapat beroperasi.

"Saat ini status surat kapal dan syarat administrasi sedang diproses. Kami minta ini dipercepat karena menyangkut anak buah kapal yang sebagian warga Papua menjadi menganggur," ujarnya.

Selain itu, mereka mendesak PT Freeport Indonesia mendidik dan melatih lebih banyak lagi SDM lokal Papua sehingga nantinya dilibatkan dalam proses produksi smelter milik perusahaan tambang tersebut.

"Selama ini, kontribusi pendidikan dan pelatihan Freeport bagi warga lokal agar punya skill masih kurang," tegas Yan.