TRIBUNNEWS.COM - Berawal dari hasil survei kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, isu perombakan kabinet semakin mengemuka. Terutama pada kementerian bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam), dan bidang perekonomian.

Banyak yang menilai kinerja kementerian yang terbentuk sejak lebih dari enam bulan jauh dari nawacita yang didengungkan Presiden Joko Widodo.

Tetapi, sebagian lain berpendapat Presiden Jokowi tidak perlu melakukan perombakan (reshuffle). Karena bisa saja reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden sebagai bentuk tawar menawar politik dengan partai pendukungnya.

Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya yang bertolak belakang dengan kepentingan publik.

Akankah Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk merombak kabinet? Dan pos kementerian mana saja yang patut dirombak?

Program SATU MEJA KompasTV malam ini, Selasa, 12 Mei 2015 jam 20.00WIB akan membahasnya dalam episode “Reshuffle Kabinet untuk Siapa?” bersama Masinton Pasaribu (Politisi PDI Perjuangan), Budi Arie Setiadi (Ketua Umum Seknas Projo), Muhammad Misbakhun (Politisi Partai Golkar), dan Hanta Yuda (Direktur Eksekutif Poltracking Institute). (KompasTV / Ike Kesuma)