TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Mayor Jenderal (purn) Tubagus (TB) Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk meng-handle permasalahan di Papua dengan baik. Jangan sampai, jika salah dalam penerapan, Papua bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dialog harus dikedepankan dalam menyelesaikan masalah Papua. Dialog dalam bentuk kesetaraan, dengan duduk bersama untuk mencari penyelesaian dalam frame NKRI," Tubagus Hasanuddin mengingatkan, saat jumpa pers di ruang Fraksi PDIP, Rabu (13/5/2015).

Hingga saat ini, ada sekitar 100 tahanan yang sudah dibebaskan. Termasuk, lima tahanan politik yang mendapat grasi dari Presiden Jokowi saat berkunjung ke Papua belum lama ini.

"Masih ada 90 lagi terpidana kriminal. Pada masa pemerintahan Pak SBY, itu diangap kriminal melakukan pencurian peluru menjebol gudang kemudian melakukan penembakan, merampok dan sebagainya. Itu diangap kejahatan pidana," paparnya.

"Kemudian sejak pemeritahan pak Jokowi ini, mau tidak mau suka tidak suka istilah yang tadi itu melakukan kejagatan pidana dianggap sebagai kriminal, dinyataan sebagai tahanan politik. Sebagai tahanan politik tentu ada konsekwensi logis dan konsekwensi hukum ada pengakuan yang secara tidak langsung mengakui adanya OPM,"katanya lagi.

Dijelaskan, dalam konsep pra-dialog juga harus ada tahap desekuritisasi yang meliputi tiga kriteria. Yang pertama, penempatan atau penambahan personil TNI di Papua atau Papua Barat, yang harus dengan keputusan politik. Kemudian, penempatan pasukan TNI harus terukur baik kualitas, kuantitas, durasi tugas serta target operasi serta tahap penempatan TNI yang harus sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan persuasif.

"Kita aprsiasi khususnya bapak Presiden Jokowi yang menyatakan dua hal pada saat kunjungan ke Papua. Pertama, membebaskan tahanan politik dan kedua membuka Papua dari kehadiran wartawan asing atau pers. Visi Pak Jokowi, beliau menyampaikan Papua harus menjadi wilayah damai adil dan sejahtera tentu dalam binngkai NKRI," ujarnya.

"Sebaliknya, satuan-satuan bersenjata dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu harus sesegera mungkin diorganisir berapa kekuatanya. Tidak dengan melakukan upaya-upaya kekerasan," katanya lagi.

Pada tahap ini, sambung Tubagus Hasanuddin masuk pada tahap dialog yang meliputi tiga tahapan. Antara lain, identifikasi aktor dan isu dalam dialog, melakukan rekonsiliasi dalam dialog untuk membangun rasa percaya diri serta membangun sebuah pemahaman bahwa dialog harus berkelanjutan

Ia mengakui, kegagalan Opsus (Operasi Khusus) yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya adalah karena tidak adanya dialog yang berkelanjutan. Materi yang didialogkan, saran Tubagus Hasanuddin, meliputi status politik di Papua dan Papua Barat, rekonsiliasi dan pengadilan HAM, serta membahas pembangunan.

"Selama ini banyak kegagalan dalam program dan operasi pemerintah karena tidak adanya dialog-dialog yang berkelanjutan," Tubagus Hasanuddin mengingatkan kembali.