Aher meyakini pemberian bantuan dana dari Pemprov Jabar tersebut telah sesuai prosedur dan perundang-undangan. Adapun penyalahgunaan dalam pengelolaan hingga pengawasan penggunaan dana tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pemkot Bandung.

"Secara hukum begini. Ketika uang sudah masuk APBD Kot Bandung, maka pengawasan dan segala 'tetek-bengek' diserahkan ke sana juga," katanya.

Meksi begitu, pihak Pemprov juga melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan anggaran secara umum.

"Tentu fungsi pengawasan ada dari provinsi melalui pengawasan umum, ada dari BPKP dan dari BPK yang setiap tahun. Bahkan, kalau setiap ada proyek ada konsultan pengawas. Proyek ini juga ada," tuturnya.

Menurutnya, pemilihan lokasi stadion yang diketahui bekas lahan sawah serta proses pelelangan pun menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak Pemkot Bandung.

Selain itu, dirinya baru menerima hasil kajian dan analisa pembangunan Stadion Gelora BLA, termasuk kondisi tanah setelah fisik bangunan telah didirikan atau selesainya pembangunan.

"Hasil analisa itu baru muncul pada 2014. Itu saat Walikota (sebelum Ridwan Kamil)," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Aher menampik turut andil dengan penunjukan PT Adhi Karya selaku pemenang tender proyek ini.

"Kata siapa? Hah? Itu Kota Bandung yang tahu. Jangan tanya itu ke saya, saya nggak hafal," tandasnya.

Menurut Aher, kasus dugaan korupsi ini di luar perkiraanya. Sebab, semula dirinya dan warga Jabar menginginkan mempunyai stadion bertaraf internasional yang bisa dibanggakan.

Namun, kini kebanggaan itu tidak terjadi lantaran adanya kasus dugaan korupsi dalam proyek stadion tersebut. Ia justru mengaku kecewa dengan adanya kasus dugaan korupsi proyek stadion Gelora BLA Gedebage ini.

"Kalau sekarang ada dugaan korupsi, semuanya kecewa. Jangankan masyarakat, saya saja kecewa. Kami tadinya mengidam-idamkan stadion besar yang jadi kebanggaan warga Jabar. Tapi, kok dalam perjalannya ada penyimpangan," ucapnya.

(Abdul Qodir)