Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno bakal dirombak pada kuartal berikutnya tahun ini. Pasalnya Tedjo dinilai tidak bisa menengahi perseteruan Polri dan KPK.

"Menkopolhukam kurang bagus, contohnya banyak kontroversi Polri dan KPK, kementerian di bidang tersebut kurang memadai," ujar Ketua Populi Center Nico Harjanto di Jakarta, Sabtu (16/5/2015).

Selain Menkopolhukam, kata Nico, Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly juga tidak bisa menengahi masalah partai politik yang saat ini terpecah belah. Jika tidak dirombak, masyarakat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah.

"Pemerintah dianggap tidak mampu, dualisme kepengurusan partai, menteri tersebut melihat legalitas partainya tidak objektif lagi," ungkap Nico.

Selain itu Nico juga menyebutkan pejabat yang menghambat komunikasi Presiden Joko Widodo dengan partainya harus dirombak. Karena hal tersebut membuat tidak kondusif sektor politik.

"Di bidang politik komunikasi presiden dan partai pendukung terhambat, dihambat oleh orang-orang atau pejabat disekitar sekeliling presiden," sambung Nico.

Nico menambahkan menteri di sektor ekonomi termasuk. Terutama menteri yang menghambat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama. Pasalnya target pemerintah pada kuartal satu ekonomi tumbuh 5,1 persen tapi meleset jadi 4,7 persen.

"Kinerja ekonomi mengalami perlambatan 5,1 persen jadi 4,7 persen perlu dievaluasi apa dikooordinasi apa kementerian teknis, presiden yang punya data," papar Nico.