Pemerintah Kecolongan Jika Beras Plastik Beredar di Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bereaksi atas kabar peredaran beras palsu yang berbahan baku plastik dan kentang.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bereaksi atas kabar peredaran beras palsu yang berbahan baku plastik dan kentang.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) segera melakukan investigasi terhadap peredaran beras palsu.
"Komisi IV DPR akan rapat dengan Menteri Pertanian kita akan tanyakan yang bekaitan dengan ini," kata Herman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Herman mengingatkan dalam UU Pangan telah diatur mengenai keamanan pangan. Bila ada unsur membahayakan seperti beras palsu maka produsen terancam sanksi.
"Jadi yang terpenting sekarang BPOM harus melakukan investigasi dengan aparat hukum mengenai keberadaan beras palsu ini," kata Politisi Demokrat itu.
Jika beras palsu impor tersebut beredar di Indonesia, Herman mengatakan hal tersebut menandakan adanya kecolongan. Pasalnya, barang impor yang masuk ke Indonesia harus dikarantina terlebih dahulu.
"Kita kecolongan dikarantina karena karantina sebagai pintu masuk produk ekspor dan impor. Kita harus memperketat di karantina. Semua produk pangan yang masuk harus diberi informasi jelas, dari sumber, bahan hingga kapan kadaluwarsa. Ini jaminan memberikan kualitas pangan yang baik bagi rakyat Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel membantah adanya peredaran beras palsu yang berbahan baku plastik dan kentang di Bekasi, Jawa Barat.
"Tidak ada. Kemendag tidak pernah mengeluarkan izin untuk itu," ujar Gobel di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Gobel mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi terkait beredarnya beras palsu dari Tiongkok tersebut. Namun ia mengatakan telah mengutus Dirjen Standarisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengecekan.
"Saya sedang meminta dirjen saya untuk ke pasar melihat informasi adanya beras dari China (Tiongkok), apalagi beras plastik. Dari mana sumbernya, apakah itu beras palsu, beras selundupan, itu juga saya minta ke bea cukai untuk koordinasi," kata Gobel.
