TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PAN Bima Arya Sugiarto menilai perlu telaah kritis atas temuan survei perihal kesadaran masyarakat yang semakin menyukai demokrasi.

Namun yang menjadi pertanyaan, kata dia, apakah mereka paham dengan demokrasi itu sendiri.

"Menurut saya belum tentu, 13 bulan sebagai wali kota (Bogor) berhadapan dengan masyarakat media dan Ormas, enggak ada yang persepsinya sama. Masih dalam perspektif sempit pada kebebasan berbicara," ujar Wali Kota Bogor ini di Grand Sahid Hotel, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2015).

Menurutnya, jangan terburu-buru memberikan kesimpulan bahwa masyarakat paham demokrasi.

Ia menilai demokrasi dianggap masih belum dapat menghasilkan demokrasi. "Karena demokrasi kalau dibuka seluas-luasnya bisa jadi malah tidak tercapai demokrasinya. Butuh kesadaran dari masing-masing," ujarnya.

Hari ini, Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional mengenai refleksi 17 tahun reformasi diantaranya soal evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi.

Mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Sebanyak 67,9 persen setuju, sedangkan 15,8 persen mengatakan tidak setuju.

Publik dinilai setuju dengan sistem demokrasi karena demokrasi membuat mereka masyarakat bebas mengekspresikan pendapat.

Selanjutnya, publik menilai puas terhadap pelaksanaan nilai-nilai demokrasi seperti jaminan kebebasan berpendapat 55 persen, penghormatan terhadap perbedaan di Indonesia atau pluralitas 64,9 persen, dan penegakan HAM 52,6 persen di Indonesia.

Temuan hasil survei diselenggarakan pada 23-31 Maret 2015 dengan wawancara tatap muka. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 responden dan margin of error ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Temuan survei nasional itu kemudian akan dilanjutkan dengan acara diskusi dan bedah hasil survei nasional mengenai perjalanan demokrasi dan reformasi di Indonesia bersama para politisi.