TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para tokoh elite Koalisi Merah Putih melakukan pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta, Rabu (21/5/2015) malam. Salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, yakni revisi tentang undang-undang pemilihan kepala daerah.

Hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Umum, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz, dan sejumlah elite lain di KMP.

Pada pertemuan itu, pimpinan DPR yang semuanya adalah elite KMP melaporkan situasi terkini terkait pembahasan revisi UU Pilkada.

"Dilaporkan oleh Pak Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan bahwa dalam rapat konsultasi dengan Presiden dibicarakan itu dan DPR menunggu sikap resmi pemerintah," kata Koordinator KMP Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2014).

Saat ini, seluruh fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung revisi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dalam pilkada.

Adapun fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tak setuju dengan adanya revisi itu.

Idrus tetap yakin bahwa Revisi UU tersebut akan gol di paripurna. "Ini soal ikhtiar di mana kita memperkuat peran-peran parpol melalui pilkada. Karena itu, kita berpikir dalam revisi jangan mulai dari kepentingan partai atau orang, tapi melalui kepentingan daerah dan rakyat," ucap Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali tersebut.

Selain membahas isu terkini, Idrus mengatakan, pertemuan semalam menjadi momentum KMP untuk menjaga soliditas. Idrus mengklaim bahwa KMP masih tetap solid setelah terbentuk jelang pemilihan umum presiden tahun lalu. KMP akan terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah. "KMP akan mendukung (pemerintah) sepanjang itu pro rakyat," ujarnya.

Penulis: Ihsanuddin