Kinerja DPD RI Dalam Penyaluran Dana Desa Dipertanyakan
Kinerja DPD RI selaku perwakilan daerah yang berada di parlemen dirasa kurang menggigit terkait penyaluran dana desa.
Editor: Y Gustaman
Laporan wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja DPD RI selaku perwakilan daerah yang berada di parlemen dirasa kurang oleh pengamat politik Hendri Satrio.
Hendri yang ditemui usai mengisi diskusi dalam 'Forum Senator Untuk Rakyat' di Cikini, Jakarta, mempertanyakan kinerja DPD RI selama ini, yang seharusnya mempunyai bargaining position yang sama dengan anggota DPR RI.
"DPD ini selaku senator dari daerah harusnya mengerti dan dapat berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah dari dapilnya masing-masing supaya yang menjadi kebijakan pusat bisa tersampaikan," katanya, Minggu (24/5/2015).
Hal lainnya perihal pengawasan dan penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat tentang penyaluran dana desa oleh DPD RI juga dinilai oleh Hendri Satrio masih kurang. Mengingat salah satu tugas dari DPD RI adalah mengawasi kebijakan yang berkenaan dengan otonomi daerah.
"DPD juga seharusnya tahu bagaimana penyaluran dana yang Rp 252 juta untuk setiap desa ini bisa sampai dengan baik dan tidak disalahgunakan," tambahnya.
